Pemerintah diminta bikin terobosan atasi sarpras pendidikan yang rusak.
Wakil ketua komisi DPR, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membuat langkah terobosan dalam menanghulangi masalah sarana prasarana pendidikan yang rusak di seluruh indonesia.
Dia mengungkapkan bahwa panja sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah di komisi X DPR sudah berjalan sejak tahun lalu dan menemykan 75% ruang kelas di seluruh indonesia itu rusak. Hasil rekomendasi panja juga sudah diserahkan ke menteri.
Hasil rekomendasi panja sarpras itu saat itu adalah perlunya pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk menyelesaikan perbaikan ruang kelas di seluruh indonesia. Regulasi diperlukan untuk memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak,yang totalnya memcapai 1,3 juta kekas atau 75% dari jumlah ruang kelas di seluruh indonesia.
Dia melanjutkan, sumber pendanaan untuk perbaikan ruang kelad rusak selama ini bersumber dari anggaran kemendikbud dan dana transfer ke daerah berupa DAK pendidikan.ironisnya,porsi anggaran pendidikan dalam APBD,baik yang dialokasikan dari pusat maupun dari daerah sendiri,madih jauh dari ketentuan undang-undang sebesar 20%.
Sementara data dari Ditjen perimbangan keuangan kementrian keuangan juga tak kalah mngejutkan. Anggaran pendidikan RI di tahun 2017 itu mencapai Rp.419 triliun. Rp.261 triliunna untuk transfer ke daerah, sedangkan Rp.155 triliunnya digunakan untuk kementrian/lembaga seperti kemenristek dikti dan kemenag.
Pembagian urusan administradi antara provinsi dan kabupaten/kota juga memperumig masalah. Sebagaimana diketahui,satuan pendidikan setingkat SMA dan SMK di bawah administrasi pemerintah provinsi,sedangkan satuan pendidikan setingkat SD dan SMP dibawah kabupaten/kota. Maka dari itu,dibutuhkan satu payung hukum yang bersifag lintas koordinatif untuk menata ulang pengelolaan anggaran pendidikan,utamanya rehabilitasi sarana prasarana pendidikan agar merata dan berkesinambungan di seluruh indonesia.
Sumber:
sindonews.com
Www.kompasiana.com
Citrahost.com
M.hidayatullah.com
M.kumparan.com
Ditulis oleh: Sherly Aprilliani
Wakil ketua komisi DPR, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membuat langkah terobosan dalam menanghulangi masalah sarana prasarana pendidikan yang rusak di seluruh indonesia.
Dia mengungkapkan bahwa panja sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah di komisi X DPR sudah berjalan sejak tahun lalu dan menemykan 75% ruang kelas di seluruh indonesia itu rusak. Hasil rekomendasi panja juga sudah diserahkan ke menteri.
Hasil rekomendasi panja sarpras itu saat itu adalah perlunya pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk menyelesaikan perbaikan ruang kelas di seluruh indonesia. Regulasi diperlukan untuk memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak,yang totalnya memcapai 1,3 juta kekas atau 75% dari jumlah ruang kelas di seluruh indonesia.
Dia melanjutkan, sumber pendanaan untuk perbaikan ruang kelad rusak selama ini bersumber dari anggaran kemendikbud dan dana transfer ke daerah berupa DAK pendidikan.ironisnya,porsi anggaran pendidikan dalam APBD,baik yang dialokasikan dari pusat maupun dari daerah sendiri,madih jauh dari ketentuan undang-undang sebesar 20%.
Sementara data dari Ditjen perimbangan keuangan kementrian keuangan juga tak kalah mngejutkan. Anggaran pendidikan RI di tahun 2017 itu mencapai Rp.419 triliun. Rp.261 triliunna untuk transfer ke daerah, sedangkan Rp.155 triliunnya digunakan untuk kementrian/lembaga seperti kemenristek dikti dan kemenag.
Pembagian urusan administradi antara provinsi dan kabupaten/kota juga memperumig masalah. Sebagaimana diketahui,satuan pendidikan setingkat SMA dan SMK di bawah administrasi pemerintah provinsi,sedangkan satuan pendidikan setingkat SD dan SMP dibawah kabupaten/kota. Maka dari itu,dibutuhkan satu payung hukum yang bersifag lintas koordinatif untuk menata ulang pengelolaan anggaran pendidikan,utamanya rehabilitasi sarana prasarana pendidikan agar merata dan berkesinambungan di seluruh indonesia.
Sumber:
sindonews.com
Www.kompasiana.com
Citrahost.com
M.hidayatullah.com
M.kumparan.com
Ditulis oleh: Sherly Aprilliani
Komentar
Posting Komentar